Spoilerfor Contoh kekayaan Indonesia kita:
Masih Ga Percaya???
ini buktinya..
Spoilerfor bukti 1:
Quote:Original Posted By
Pemborosan Anggaran di Istana & DPR by @TrioMacan2000Pagi ini saya akan coba kultwitkan apa saja fasilitas yang diperoleh oleh Presiden dan wakil Presiden RI agar rakyat tahu yang sebenarnya, Info ini penting karena SBY selalu teriak2 kepada rakyat utk berhemat..berhemat..dan berhemat...
Sejak tahun 2006 biaya utk kegiatan presiden tdk pernah kurang dari Rp. 1 triliun per tahun dan terus meningkat. Di luar gaji dan fasilitas, Presiden dan wakil presiden RI sesuai UU mendapatkan gaji dan fasilitas yg terpisah penganggarannya. Anggarannya masing2. Tidak jadi satu, Selain diberi gaji dan fasilitas, negara juga menanggung semua biaya aktivitas presiden dan rumah tangga kepresidenan
Negara menanggung semua biaya kendaraan dan biaya pegawai2 yang dipekerjakan di rumah tangga kepresidenan serta semua aktivitasnya, Negara juga menanggung semua biaya kesehatan sampai biaya kematian presiden dan pegawai2 rumah tangga kepresidennya, Negara juga menanggung semua biaya aktivitas istri dan keluarga presiden.
Presiden jg berhak atas uang kehormatan dan penghargaan setelah pensiun atau berhenti dari jabatannya. Jk meninggal, jandanya sbg ahli waris, Negara juga menanggung semua biaya perangkat kerja dan semua staf yang dibutuhkan presiden dalam menjalankan tugasnya.
Semua yang urusan terkait kepentingan kepresidenan dan rumah tangganya diurus oleh seorang pejabat Kepala Rumah Tangga Kepresidenan. Kepala Rumah Tangga Kepresidenan dibantu para deputi2 setara eselon I dan staf2 lainnya sesuai dengan organisasi KRT Presiden RI
Jika Presiden kunjungan ke luar negeri, maka semua anggota rombongan termasuk pengawal dan undangan ( para pengusaha dll) ditanggung negara, Negara menanggung semua biaya Rombongan presiden selama berada di luar negeri. Termasuk akomodasi dan uang saku
SBY dikenal sangat boros dalam setiap kegiatannya atau kunjungan baik di daerah atau luar negeri, Hal ini disebabkan karena SBY selalu percaya angka tertentu atau jumlah tertentu yg harus dipenuhi dalam setiap akitivitasnya : 49, 99 dst, Jumlah rombongan SBY tidak boleh tidak sesuai dgn angka mistis yg
dipercayai oleh SBY. Termasuk jumlah rombongan ketika pulang pergi kerja, Pulang pergi kerja ini maksudnya dari Cikeas ke Istana atau sebaliknya. Jumlah total rombongan harus pas. Ga boleh lebih atau kurang, Jumlah rombongan yg harus pas tersebut dipenuhi oleh : paspampres, ajudan, supir, dokter, perawat, dst.
Gaji Presiden RI sendiri hanya Rp. 62.5 juta dan wapres Rp. 42.5 juta per bulan. Jauh lebih kecil dari Gub BI yang Rp. 265 juta per bulan, Di samping gaji, presiden juga mendapatkan dana taktis Rp. 2 milyar per bulan dan wapres 1 milyar per bulan.
Presiden dan wapres juga mempunyai anggaran khusus dan operasional utk memberikan paket bantuan2 sosial ke masyarakat yg ditanggung negara, Anggaran biaya untuk sekretaris pribadi presiden RI saja Rp. 999.5 juta per tahun. Juru bicara Rp. 735 juta, hub Internasional 1.6 milyar, Biaya humas presiden 7.1 M, biaya komunikasi politik 1.3 M, biaya bid hukum dan ham 1.7 dan biaya komunikasi sosial presiden 6.9 M per tahun, Biaya staf presiden bid pangan 1.3 M, bid iklim 1.1 M, bid dokumentasi 1.3 M, bid sosial 1.4 M dan bid otoda 1.6 M, bid Iklim 1.1 M.
Sedangkan anggaran sekretariat negara RI untuk tahun 2012 adalah Rp. 2,518 triliun. Itupun katanya sdh dipotong 88 milyar pemghematan, Disamping anggaran sekretariat negara yg Rp. 2,518 triliun itu ada lagi biaya sekretariat kabinet sebesar Rp. 210 milyar yg terpisah. Jadi total biaya setneg, setkab dan kepresidenan RI itu sekitar 4 triliun per tahun.
Semua biaya itu seperti biaya gaji dan belanja pegawai bersumber dari pajak yang dibayar rakyat indonesia.
Tidak mau kalah dengan Presiden, DPR juga susun biaya DPR sendiri yg jumlahnya hampir Rp. 3 T (Rp. 2,943 triliun) hehehe,
Dari 2.9 triliun itu 77% nya dihambur2kan DPR utk belanja barang termasuk 110 M utk mark up biaya renovasi rumah DPR dan gedung DPR, Selain DPR hambur2kan uang rakyat utk ruang banggar yg dimark up gila2an itu, ada banyak lagi uang rakyat yg dibuang oleh DPR :
Selanjutnya BURT DPR thn 2012 juga buat billboard selamat datang Sebesar Rp. 4.8 milyar dan biaya renovasi lapangan parkir 3 milyar, Apakah cukup?
Tidak. DPR juga anggarkan biaya renovasi toilet 2 milyar dan parfum 1.6 milyar....asyiik hehehe... Yang luar biasa adalah biaya reses DPR yg Rp. 559 milyar dan biaya kunker yang Rp. 251 milyar. Enak dengarnya ya...yaar..yar..yar hehe
Kesimpulannya DPR dan Presiden kita boros. Tapi teriak2 kepada rakyat utk berhemat. Rakyat harus hemat agar cukup biaya utk mereka foya2 ?
Total anggaran utk perjalanan dinas di APBN saja : 18 triliun ! Urutannya : 1. Diknas, 2. Presiden dan 3. DPR, Jika mau menghemat, DPR dan Presiden ga usah keluar negeri. Itu saja sdh hemat hampir 800 milyar per tahun. Karena negara2 luar lebih kaya dibandingkan RI, biar mereka saja yg
datang ke RI sbg tamu. Kita sbg tuan rumah. Biaya minim heheh
Pemborosan Anggaran di Istana & DPR by @TrioMacan2000Pagi ini saya akan coba kultwitkan apa saja fasilitas yang diperoleh oleh Presiden dan wakil Presiden RI agar rakyat tahu yang sebenarnya, Info ini penting karena SBY selalu teriak2 kepada rakyat utk berhemat..berhemat..dan berhemat...
Sejak tahun 2006 biaya utk kegiatan presiden tdk pernah kurang dari Rp. 1 triliun per tahun dan terus meningkat. Di luar gaji dan fasilitas, Presiden dan wakil presiden RI sesuai UU mendapatkan gaji dan fasilitas yg terpisah penganggarannya. Anggarannya masing2. Tidak jadi satu, Selain diberi gaji dan fasilitas, negara juga menanggung semua biaya aktivitas presiden dan rumah tangga kepresidenan
Negara menanggung semua biaya kendaraan dan biaya pegawai2 yang dipekerjakan di rumah tangga kepresidenan serta semua aktivitasnya, Negara juga menanggung semua biaya kesehatan sampai biaya kematian presiden dan pegawai2 rumah tangga kepresidennya, Negara juga menanggung semua biaya aktivitas istri dan keluarga presiden.
Presiden jg berhak atas uang kehormatan dan penghargaan setelah pensiun atau berhenti dari jabatannya. Jk meninggal, jandanya sbg ahli waris, Negara juga menanggung semua biaya perangkat kerja dan semua staf yang dibutuhkan presiden dalam menjalankan tugasnya.
Semua yang urusan terkait kepentingan kepresidenan dan rumah tangganya diurus oleh seorang pejabat Kepala Rumah Tangga Kepresidenan. Kepala Rumah Tangga Kepresidenan dibantu para deputi2 setara eselon I dan staf2 lainnya sesuai dengan organisasi KRT Presiden RI
Jika Presiden kunjungan ke luar negeri, maka semua anggota rombongan termasuk pengawal dan undangan ( para pengusaha dll) ditanggung negara, Negara menanggung semua biaya Rombongan presiden selama berada di luar negeri. Termasuk akomodasi dan uang saku
SBY dikenal sangat boros dalam setiap kegiatannya atau kunjungan baik di daerah atau luar negeri, Hal ini disebabkan karena SBY selalu percaya angka tertentu atau jumlah tertentu yg harus dipenuhi dalam setiap akitivitasnya : 49, 99 dst, Jumlah rombongan SBY tidak boleh tidak sesuai dgn angka mistis yg
dipercayai oleh SBY. Termasuk jumlah rombongan ketika pulang pergi kerja, Pulang pergi kerja ini maksudnya dari Cikeas ke Istana atau sebaliknya. Jumlah total rombongan harus pas. Ga boleh lebih atau kurang, Jumlah rombongan yg harus pas tersebut dipenuhi oleh : paspampres, ajudan, supir, dokter, perawat, dst.
Gaji Presiden RI sendiri hanya Rp. 62.5 juta dan wapres Rp. 42.5 juta per bulan. Jauh lebih kecil dari Gub BI yang Rp. 265 juta per bulan, Di samping gaji, presiden juga mendapatkan dana taktis Rp. 2 milyar per bulan dan wapres 1 milyar per bulan.
Presiden dan wapres juga mempunyai anggaran khusus dan operasional utk memberikan paket bantuan2 sosial ke masyarakat yg ditanggung negara, Anggaran biaya untuk sekretaris pribadi presiden RI saja Rp. 999.5 juta per tahun. Juru bicara Rp. 735 juta, hub Internasional 1.6 milyar, Biaya humas presiden 7.1 M, biaya komunikasi politik 1.3 M, biaya bid hukum dan ham 1.7 dan biaya komunikasi sosial presiden 6.9 M per tahun, Biaya staf presiden bid pangan 1.3 M, bid iklim 1.1 M, bid dokumentasi 1.3 M, bid sosial 1.4 M dan bid otoda 1.6 M, bid Iklim 1.1 M.
Sedangkan anggaran sekretariat negara RI untuk tahun 2012 adalah Rp. 2,518 triliun. Itupun katanya sdh dipotong 88 milyar pemghematan, Disamping anggaran sekretariat negara yg Rp. 2,518 triliun itu ada lagi biaya sekretariat kabinet sebesar Rp. 210 milyar yg terpisah. Jadi total biaya setneg, setkab dan kepresidenan RI itu sekitar 4 triliun per tahun.
Semua biaya itu seperti biaya gaji dan belanja pegawai bersumber dari pajak yang dibayar rakyat indonesia.
Tidak mau kalah dengan Presiden, DPR juga susun biaya DPR sendiri yg jumlahnya hampir Rp. 3 T (Rp. 2,943 triliun) hehehe,
Dari 2.9 triliun itu 77% nya dihambur2kan DPR utk belanja barang termasuk 110 M utk mark up biaya renovasi rumah DPR dan gedung DPR, Selain DPR hambur2kan uang rakyat utk ruang banggar yg dimark up gila2an itu, ada banyak lagi uang rakyat yg dibuang oleh DPR :
- Biaya renovasi gedung DPR sebesar Rp. 500 milyar. Ini anggaran
pengganti rencana bangun gedung baru yg ditolak rakyat tahun lalu - Anggaran beli mesin fotocopy senilai Rp. 4 milyar
- Biaya anggaran bangun lapangan futsal 2 milyar
- Biaya makanan RUSA 600 juta
- Biaya Gedung Parkir Istana Rp 10,581 Miliar
Selanjutnya BURT DPR thn 2012 juga buat billboard selamat datang Sebesar Rp. 4.8 milyar dan biaya renovasi lapangan parkir 3 milyar, Apakah cukup?
Tidak. DPR juga anggarkan biaya renovasi toilet 2 milyar dan parfum 1.6 milyar....asyiik hehehe... Yang luar biasa adalah biaya reses DPR yg Rp. 559 milyar dan biaya kunker yang Rp. 251 milyar. Enak dengarnya ya...yaar..yar..yar hehe
Kesimpulannya DPR dan Presiden kita boros. Tapi teriak2 kepada rakyat utk berhemat. Rakyat harus hemat agar cukup biaya utk mereka foya2 ?
Total anggaran utk perjalanan dinas di APBN saja : 18 triliun ! Urutannya : 1. Diknas, 2. Presiden dan 3. DPR, Jika mau menghemat, DPR dan Presiden ga usah keluar negeri. Itu saja sdh hemat hampir 800 milyar per tahun. Karena negara2 luar lebih kaya dibandingkan RI, biar mereka saja yg
datang ke RI sbg tamu. Kita sbg tuan rumah. Biaya minim heheh
belum termasuk yang ini gan.
Spoilerfor bukti 2:
Quote:Original Posted By Rapat
Biadap! Anggaran Rapat SBY Rp30,1 MILIAR
Metrotvnews.com, Jakarta: Kabar menyentak itu datang dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Lembaga swadaya masyarakat ini merilis, anggaran rapat buat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencapai Rp30,2 miliar. Luar biasa!
Fitra merinci, untuk Sidang Paripurna Rp3,3 miliar. Sidang kabinet terbatas Rp1,1 miliar. Rapat kerja terbatas Rp3,1 miliar. Rapat kerja pemerintah Rp5,3 miliar. Sisanya di poskan untuk kegiatan lain.
Menurut Fitra, sumber dana buat semua rapat itu diambil dari pajak. Padahal, kata lembaga itu, pajak yang dikeluarkan rakyat sebesar Rp2,4 miliar per bulan bisa untuk kesejahteraan rakyat.
Celakanya, menurut Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Ucok Sky Khadafi, alokasi "gila-gilaan" itu bukan yang pertama. Tapi memang baru kali ini masyarakat tahu.
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menjelaskan, teknis soal anggaran dibuat Sekretaris Negara. Istana membantah anggaran rapat presiden mencapai Rp30,2 miliar.
Deputi Seskab, Djatmiko mengatakan anggaran rapat presiden sudah di review dan dana yang dikeluarkan tidak sebanyak itu. “Setelah kita review tak segitu. Revisi sekitaran Rp20 miliar,” kata dia.
Djatmiko menerangkan, anggaran itu dipakai untuk berbagai macam kegiatan. Contohnya anggaran kedeputian persidangan, operasional kedeputian, hingga kegiatan kedeputian persidangan, menyiapkan bahan sampai memantau kedeputian.
“Satu kali sidang Rp20 juta itu untuk sidang kabinet paripurna,” terang dia.(Wtr1)
Biadap! Anggaran Rapat SBY Rp30,1 MILIAR
Metrotvnews.com, Jakarta: Kabar menyentak itu datang dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Lembaga swadaya masyarakat ini merilis, anggaran rapat buat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencapai Rp30,2 miliar. Luar biasa!
Fitra merinci, untuk Sidang Paripurna Rp3,3 miliar. Sidang kabinet terbatas Rp1,1 miliar. Rapat kerja terbatas Rp3,1 miliar. Rapat kerja pemerintah Rp5,3 miliar. Sisanya di poskan untuk kegiatan lain.
Menurut Fitra, sumber dana buat semua rapat itu diambil dari pajak. Padahal, kata lembaga itu, pajak yang dikeluarkan rakyat sebesar Rp2,4 miliar per bulan bisa untuk kesejahteraan rakyat.
Celakanya, menurut Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Ucok Sky Khadafi, alokasi "gila-gilaan" itu bukan yang pertama. Tapi memang baru kali ini masyarakat tahu.
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menjelaskan, teknis soal anggaran dibuat Sekretaris Negara. Istana membantah anggaran rapat presiden mencapai Rp30,2 miliar.
Deputi Seskab, Djatmiko mengatakan anggaran rapat presiden sudah di review dan dana yang dikeluarkan tidak sebanyak itu. “Setelah kita review tak segitu. Revisi sekitaran Rp20 miliar,” kata dia.
Djatmiko menerangkan, anggaran itu dipakai untuk berbagai macam kegiatan. Contohnya anggaran kedeputian persidangan, operasional kedeputian, hingga kegiatan kedeputian persidangan, menyiapkan bahan sampai memantau kedeputian.
“Satu kali sidang Rp20 juta itu untuk sidang kabinet paripurna,” terang dia.(Wtr1)
Spoilerfor ini soal biaya Rumah dinas:
Quote:Original Posted By Media Indonesia
JAKARTA--MICOM: Sekretariat Jenderal DPR kembali diduga melakukan pemborosan alokasi anggaran. Kali ini, anggaran untuk pemeliharaan rumah jabatan anggota (RJA) DPR dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Setjen DPR Tahun 2012 sebesar Rp101,1 miliar. Ini merupakan rilis terbaru yang dikeluarkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).
"Alokasi anggaran untuk Pemeliharaan Rumah Jabatan Anggota Dan Wisma Peristirahatan DPR RI untuk 2011 sebesar Rp50.3 miliar (50.350.972.000), dan untuk anggaran 2012 sebesar Rp98 miliar (98.023.096.000)," kata Koordinator investigasi dan advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi, dalam siaran pers, Selasa (10/4).
Uchok menambahkan alokasi anggaran pemeliharaan rumah jabatan anggota dan wisma peristirahatan DPR pada 2012 sebesar Rp98 miliar dipergunakan untuk registrasi kegiatan sebesar Rp2,9 miliar. Alokasi anggaran untuk registrasi dinilai sangat tidak masuk akal.
"Alokasi anggaran sebesar Rp98 miliar dipergunakan juga untuk pembayaran restribusi listrik, telepon, gas, dan air Kompleks RJA DPR Ulujami, RJA kalibata, dan rumah jabatan pimpinan sebesar Rp3,2 miliar. Alokasi anggaran Rp98 miliar dipergunakan untuk pembangunan rumah negara sebesar Rp85 miliar. Dan, pembangunan rumah negara ini tidak ada penjelasan dari DIPA Setjen," ujarnya.
Selain alokasi anggaran pemeliharaan RJA dan wisma peristirahatan DPR sebesar Rp98 miliar, ada juga anggaran tambahan terpisah untuk program pemeliharaan Ketertiban umum gedung, kantor, RJA, dan wisma DPR sebesar Rp3,1 miliar yang digunakan untuk pembayaran honor pada tenaga honorer pamdal sebanyak 53 orang yang belum diangkat menjadi PNS sesuai Standar.
"Alokasi total anggaran untuk pemeliharaan RJA dan wisma peristirahatan DPR sebesar Rp98 miliar ditambah Rp3,1 miliar menjadi Rp101,1 miliar. Dengan demikian, terlalu besarnya alokasi anggaran pemeliharaan RJA dan wisma peristirahatan DPR adalah akan berakibat akan adanya penaikan harga BBM, lantaran ini merupakan realitas nyata penjebolan APBN yang disadari anggota dewan," tandasnya. (*/OL-10
Original Posted By Media Indonesia lagi
SIKAP DPR memang aneh-aneh. Sebelumnya mereka berbusa-busa berargumentasi untuk meloloskan proyek renovasi 495 rumah jabatan DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, itu. Namun, setelah selesai dibangun, rumah tersebut malah tidak dihuni.
Padahal, proyek renovasi rumah jabatan itu menelan biaya Rp436 miliar. Pada 2012, DPR juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 miliar untuk biaya pemeliharaan dan perawatan rumah-rumah itu.
Kepala Bagian Perumahan dan Wisma DPR Dimyati di Jakarta kemarin mengatakan pihaknya telah menyerahkan seluruh kunci rumah jabatan DPR di Kalibata kepada setiap anggota dewan.
"Yang penting kami sudah bekerja untuk memenuhi hak anggota DPR. Masalah mereka pakai atau tidak bukan tanggung jawab kami," jelasnya.
Dia membenarkan sebagian anggota DPR tidak memakai rumah tersebut, tapi dipakai oleh asisten pribadi mereka atau hanya penjaga. Itu untuk memastikan agar tidak kosong. Biasanya anggota dewan menggunakan rumah jabatan saat akhir pekan atau untuk menyambut tamu konstituen.
Untuk biaya pemeliharaan dan perawatan kompleks perumahan, kas negara mengalokasikan sebesar Rp14 miliar. "Mulai 2012 kita anggarkan Rp14 miliar untuk biaya perawatan," papar Dimyati.
Saat Media Indonesia berada di kompleks rumah jabatan DPR itu tadi malam, hanya beberapa rumah yang terlihat terang. Salah satunya rumah anggota DPR Saleh Husin dari Hanura. Sebelas rumah yang sederet dengan rumah Saleh tampak redup, nyaris tidak ada cahaya.
Menurut Saleh, biasanya anggota DPR dari daerah hampir dipastikan menggunakan rumah jabatan meski ada juga yang lebih memilih apartemen di sekitar Senayan sebagai tempat huni.
Dari 12 rumah di Blok D2 itu, hanya tiga rumah yang terisi. Selain masih banyak yang kosong, jalan antarblok juga ditumbuhi ilalang.
Sebelumnya, anggota DPR Eva Kusuma Sundari (PDIP) yang menghuni rumah tersebut sejak 2,5 tahun terakhir memperkirakan kompleks rumah jabatan itu baru terisi sekitar 40%.
Geram
Saat menanggapi banyaknya rumah jabatan anggota DPR di Kalibata yang tidak dihuni, peneliti Indonesia Budget Centre Roy Salam menyatakan masyarakat semakin geram melihat ulah anggota DPR.
"Mereka sudah diberi rumah, tapi tidak ditempati. Padahal sebelumnya teriak-teriak soal perlunya rumah jabatan direnovasi," cetus Roy.
Dia mengingatkan jangan sampai anggota DPR yang tidak mendiami rumah jabatan menerima uang kontrak rumah sebesar Rp15 juta per bulan.
Memang saat rumah jabatan DPR di Kalibata itu direnovasi beberapa waktu lalu, setiap anggota DPR mendapat uang kontrak rumah Rp15 juta per bulan. Padahal, sejak dulu banyak anggota DPR tidak menghuni rumah dinas karena memiliki rumah pribadi di Jakarta.
Roy Salam menyayangkan rumah negara itu tidak dihuni, tetapi biaya perawatan rutin dikeluarkan. Itu pemborosan luar biasa.
Di tempat terpisah, Koordinator Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengingatkan bahwa DPR sejak awal meminta rumah jabatan diperbaiki, tetapi ternyata tidak digunakan.
"Sekarang setelah jadi, kenapa tidak digunakan? Itu yang patut dipertanyakan," cetus Ade. (ED/*/X-4)
SIKAP DPR memang aneh-aneh. Sebelumnya mereka berbusa-busa berargumentasi untuk meloloskan proyek renovasi 495 rumah jabatan DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, itu. Namun, setelah selesai dibangun, rumah tersebut malah tidak dihuni.
Padahal, proyek renovasi rumah jabatan itu menelan biaya Rp436 miliar. Pada 2012, DPR juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 miliar untuk biaya pemeliharaan dan perawatan rumah-rumah itu.
Kepala Bagian Perumahan dan Wisma DPR Dimyati di Jakarta kemarin mengatakan pihaknya telah menyerahkan seluruh kunci rumah jabatan DPR di Kalibata kepada setiap anggota dewan.
"Yang penting kami sudah bekerja untuk memenuhi hak anggota DPR. Masalah mereka pakai atau tidak bukan tanggung jawab kami," jelasnya.
Dia membenarkan sebagian anggota DPR tidak memakai rumah tersebut, tapi dipakai oleh asisten pribadi mereka atau hanya penjaga. Itu untuk memastikan agar tidak kosong. Biasanya anggota dewan menggunakan rumah jabatan saat akhir pekan atau untuk menyambut tamu konstituen.
Untuk biaya pemeliharaan dan perawatan kompleks perumahan, kas negara mengalokasikan sebesar Rp14 miliar. "Mulai 2012 kita anggarkan Rp14 miliar untuk biaya perawatan," papar Dimyati.
Saat Media Indonesia berada di kompleks rumah jabatan DPR itu tadi malam, hanya beberapa rumah yang terlihat terang. Salah satunya rumah anggota DPR Saleh Husin dari Hanura. Sebelas rumah yang sederet dengan rumah Saleh tampak redup, nyaris tidak ada cahaya.
Menurut Saleh, biasanya anggota DPR dari daerah hampir dipastikan menggunakan rumah jabatan meski ada juga yang lebih memilih apartemen di sekitar Senayan sebagai tempat huni.
Dari 12 rumah di Blok D2 itu, hanya tiga rumah yang terisi. Selain masih banyak yang kosong, jalan antarblok juga ditumbuhi ilalang.
Sebelumnya, anggota DPR Eva Kusuma Sundari (PDIP) yang menghuni rumah tersebut sejak 2,5 tahun terakhir memperkirakan kompleks rumah jabatan itu baru terisi sekitar 40%.
Geram
Saat menanggapi banyaknya rumah jabatan anggota DPR di Kalibata yang tidak dihuni, peneliti Indonesia Budget Centre Roy Salam menyatakan masyarakat semakin geram melihat ulah anggota DPR.
"Mereka sudah diberi rumah, tapi tidak ditempati. Padahal sebelumnya teriak-teriak soal perlunya rumah jabatan direnovasi," cetus Roy.
Dia mengingatkan jangan sampai anggota DPR yang tidak mendiami rumah jabatan menerima uang kontrak rumah sebesar Rp15 juta per bulan.
Memang saat rumah jabatan DPR di Kalibata itu direnovasi beberapa waktu lalu, setiap anggota DPR mendapat uang kontrak rumah Rp15 juta per bulan. Padahal, sejak dulu banyak anggota DPR tidak menghuni rumah dinas karena memiliki rumah pribadi di Jakarta.
Roy Salam menyayangkan rumah negara itu tidak dihuni, tetapi biaya perawatan rutin dikeluarkan. Itu pemborosan luar biasa.
Di tempat terpisah, Koordinator Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengingatkan bahwa DPR sejak awal meminta rumah jabatan diperbaiki, tetapi ternyata tidak digunakan.
"Sekarang setelah jadi, kenapa tidak digunakan? Itu yang patut dipertanyakan," cetus Ade. (ED/*/X-4)
Belum buat ini
Spoilerfor perbulannya:
Quote:Original Posted By DPR
tuh keliatan kan
Gaji Pokok : 15.510.000
Tunj. Listrik : 5.496.000
Tunj. Aspirasi : 7.200.000
Tunj. Kehormatan: 3.150.000
Tunj. Komunikasi: 12.000.000
Tunj. Pengawasan: 2.100.000
Total Perbulan : 46.100.000
tuh keliatan kan
Gaji Pokok : 15.510.000
Tunj. Listrik : 5.496.000
Tunj. Aspirasi : 7.200.000
Tunj. Kehormatan: 3.150.000
Tunj. Komunikasi: 12.000.000
Tunj. Pengawasan: 2.100.000
Total Perbulan : 46.100.000
Masih Kurang Lagi?
Spoilerfor ini sadis juga:
Quote:
Wow, Pengembangan Fasilitas Internet DPR Rp 4 Miliar
Anggota DPR disuguhi internet berkecepatan tinggi. Pengembangan fasilitas jaringan internet DPR berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kesekjenan DPR 2012 sebesar Rp 4 miliar.
"Alokasi anggaran pengembangan sistem Informasi sebesar Rp 4.158.450.000," kata koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, dalam rilisnya kepada detikcom, Rabu (18/4/2012).
Anggaran sebesar itu digunakan oleh Kesekjenan untuk mengembangkan teknologi di DPR. Seperti perawatan software dan hardware agar tetap up to date.
"Pengembangan IT dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.463.572.000. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan IT melalui pengelolaan sistem aplikasi komputer sebesar Rp 499.380.000. Seminar/worshop/lokakarya/FGD sosialisasi IT dalam negeri sebesar Rp 823.080.000. Layanan pengadaan secara elektronik sebesar Rp.256.950.000, peliharaan hardware dan software sebesar Rp 820.000.000," bebernya.
Anggaran ini dirasa cukup mahal. Mengingat teknologi informasi tak perlu di-update setiap tahun.
"?Mahal sekali yah, anggaran pemeliharaan jaringan sebesar Rp 4 miliar, memang seperti sengaja dimahalkan, karena pejabat yang membuat perencanaan anggaran jaringan ini menganggap bahwa berapapun anggaran dialokasikan untuk pemliharaan jaringan, perhitungaan tidak ada yang tahu," kata Uchok.
"Selain itu, anggaran pemeliharaan jaringan ini dianggap sangat penting buat orang DPR yang walaupun sebetulnya banyak anggota DPR yang kurang melek teknologi. Padahal anggaran pemeliharaan jaringan ini, kalau dialokasi untuk anggaran persalinan, bisa membantu sebanyak ribuan ibu-ibu hamil yang akan melahirkan," kritiknya.
Wow, Pengembangan Fasilitas Internet DPR Rp 4 Miliar
Anggota DPR disuguhi internet berkecepatan tinggi. Pengembangan fasilitas jaringan internet DPR berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kesekjenan DPR 2012 sebesar Rp 4 miliar.
"Alokasi anggaran pengembangan sistem Informasi sebesar Rp 4.158.450.000," kata koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, dalam rilisnya kepada detikcom, Rabu (18/4/2012).
Anggaran sebesar itu digunakan oleh Kesekjenan untuk mengembangkan teknologi di DPR. Seperti perawatan software dan hardware agar tetap up to date.
"Pengembangan IT dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.463.572.000. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan IT melalui pengelolaan sistem aplikasi komputer sebesar Rp 499.380.000. Seminar/worshop/lokakarya/FGD sosialisasi IT dalam negeri sebesar Rp 823.080.000. Layanan pengadaan secara elektronik sebesar Rp.256.950.000, peliharaan hardware dan software sebesar Rp 820.000.000," bebernya.
Anggaran ini dirasa cukup mahal. Mengingat teknologi informasi tak perlu di-update setiap tahun.
"?Mahal sekali yah, anggaran pemeliharaan jaringan sebesar Rp 4 miliar, memang seperti sengaja dimahalkan, karena pejabat yang membuat perencanaan anggaran jaringan ini menganggap bahwa berapapun anggaran dialokasikan untuk pemliharaan jaringan, perhitungaan tidak ada yang tahu," kata Uchok.
"Selain itu, anggaran pemeliharaan jaringan ini dianggap sangat penting buat orang DPR yang walaupun sebetulnya banyak anggota DPR yang kurang melek teknologi. Padahal anggaran pemeliharaan jaringan ini, kalau dialokasi untuk anggaran persalinan, bisa membantu sebanyak ribuan ibu-ibu hamil yang akan melahirkan," kritiknya.
Spoilerfor kompas terbaru:
Quote:Pinjaman untuk IMF, BI Sudah Bahas dengan Pemerintah
Penulis : Dewi Indriastuti | Jumat, 6 Juli 2012 | 23:11 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia mengaku sudah berkoordinasi dengan pemerintah, dan membahas rencana meminjamkan dana satu miliar dollar AS kepada International Monetary Fund (IMF).
Jumlah satu miliar dollar AS itu, dinilai tidak mengganggu langkah Bank Indonesia (BI) menghadapi kondisi ekonomi global yang tidak menentu, di antaranya dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.
Direktur Riset dan Kebijakan Moneter BI, Perry Warjiyo menegaskan hal itu di Jakarta, Jumat (6/7/2012). "Ini bagian dari kerja sama internasional. Indonesia sebagai anggota," kata Perry.
Dana tersebut merupakan pinjaman, sehingga tak akan mengganggu cadangan devisa. Menurut Perry, Indonesia berharap agar dana pinjaman itu dialokasikan untuk program-program di negara berkembang.
"Kebutuhan dana IMF untuk mengatasi kondisi kestabilan moneter bagi keuangan global," ujar Perry.
Hingga 29 Juni 2012, cadangan devisa Indonesia berjumlah 106,502 miliar dollar AS.
Editor :
Agus Mulyadi
Penulis : Dewi Indriastuti | Jumat, 6 Juli 2012 | 23:11 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia mengaku sudah berkoordinasi dengan pemerintah, dan membahas rencana meminjamkan dana satu miliar dollar AS kepada International Monetary Fund (IMF).
Jumlah satu miliar dollar AS itu, dinilai tidak mengganggu langkah Bank Indonesia (BI) menghadapi kondisi ekonomi global yang tidak menentu, di antaranya dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.
Direktur Riset dan Kebijakan Moneter BI, Perry Warjiyo menegaskan hal itu di Jakarta, Jumat (6/7/2012). "Ini bagian dari kerja sama internasional. Indonesia sebagai anggota," kata Perry.
Dana tersebut merupakan pinjaman, sehingga tak akan mengganggu cadangan devisa. Menurut Perry, Indonesia berharap agar dana pinjaman itu dialokasikan untuk program-program di negara berkembang.
"Kebutuhan dana IMF untuk mengatasi kondisi kestabilan moneter bagi keuangan global," ujar Perry.
Hingga 29 Juni 2012, cadangan devisa Indonesia berjumlah 106,502 miliar dollar AS.
Editor :
Agus Mulyadi
Coba kalo duitnya itu bisa buat ke sini
Spoilerfor seharusnya:
http://livebeta.kaskus.co.id/thread/000000000000000014023872/indonesia-memang-benar-negara-yang-kaya
Sebagai masyarakat awan:
BalasHapusSmoga para pejabat di ats sana nyadar diri klo hukum alam itu ada,karana hukum di indonesia sangat lah gampang di beli !
gila tuh anggota DPR, wakil rakyat tp kerjanya ngabisin duit rakyat, nggak cuma disitu, masih aja anggota DPR nya yang korupsi, haduh2.. mau diapain negara ini,??
BalasHapus